TUGAS 7 TULISAN ILMIAH "PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI INDONESIA"

Penerapan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia

BAB 1

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Definisi Hukum Menurut Van Khan (dalam Cikal Sakti 2007)” keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan  manusia didalam masyarakat”

Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrifen van het burgerlijk Recht”.(dalam  Neltje 1994) menulis bahwa hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan ke susilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugas-nya “

Definisi Hukum Menurut Utrecht (dalam Cikal Sakti 2007)” hukum ialah himpunan peraturan ( baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan “

Definisi Hukum Menurut Wiryono Kusumo (dalam Cikal Sakti 2007)” hukum ialah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis  yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran umumnya dikenakan sanksi”

Definisi hukum menurut Immanuel kant (dalam Neltje 1994) “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain., menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli

Secara umum , ekonomi membicarakan tentang bagaimana manusia dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhanya setiap hari .Manusia memenuhi kebutuhan dengan keterbatasan alat kebutuhan hidup yang dimilikinya.Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat tingkat kepuasan manusia semakin tinggi .Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan bersifat terbatas sehingga memunculkan kelangkaan dan di seluruh dunia hukum berfungsi  untuk mengatur dan membatasi  kegiatan-kegiatan ekonomi  dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Menurut Sunaryati Hartono (dalam Cikal Sakti 2007)” hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi  pembangunan dan hukum ekonomi sosial “.

Menurut Roehmat Soemitro (dalam Cikal Sakti 2007)” hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi  masyarakat yang saling berhadapan”

Bab II

Keterkaitan Hukum dan Ekonomi

Hukum dan Ekonomi  adalah satu sama lain saling berhubungan . hukum adalah semua perarturan norma yang harus ditaati dalam segala aspek . Ekonomi adalah suatu perilaku individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya . hukum tidak dapat berkembang tanpa dukungan ekonomi  yang tumbuh, ekonomi juga tidak dapat tumbuh  dan berkembang jika hukum tidak mampu menjamin keadilan yang pasti dan kepastian yang adil.

Bab III

Peristiwa Hukum dan Ekonomi di Indonesia

Hukum Dalam Perusahaan

Hasil penyidikan tindak pidana korupsi penjualan asset Patal Bekasi tahun 2012 milik PT Industri Sandang Nusantara (PT ISN) menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah LP (Dirut PT ISN), Ir WKB (Direktur Keuangan PT ISN) dan Efrizal SE (Dirut PT Artha Bangun Pratama).

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memproses tindak korupsi yang merugikan negara senilai Rp 60 miliar tersebut. Kali ini penyidik Pidana Khusus memeriksa empat saksi, dua di antaranya pejabat kementerian BUMN.

"Dugaan tindak pidana korupsi Patal Bekasi, pemeriksaan empat saksi, Irnanda Laksanawan (Deputi Bidang Usaha Industri Strategis & Manufaktur Kementerian BUMN), Gatot Trihargo (Deputi Bidang Usaha & Jasa Kementerian BUMN), Ie Kian Tjoan (Dir PT Prosys Bangun Persada) dan Stevanus Irawan (Dir PT Lingkar Barat Departement)," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuladi di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/6).

Sebelumnya, diduga terjadi penjualan asset PT ISN di tahun 2012 berupa tanah Patal Bekasi seluas kurang lebih 160 hektar are dengan harga Rp 160 miliar yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk penggunaan dana penjualan Patal Bekasi. Sehingga untuk sementara dugaan kerugian negara ditaksir kurang lebih Rp 60 miliar.

Penetapan ketiga tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 71 s/d 73/F.2/Fd.1/05/2013,tgl 31 Mei 2013.

Hukum Dalam Negara Indonesia

Pada tahun 2001, tentunya kita mengenal sebuah kasus yang sangat mengagetkan dimana brand terkenal Ajinomoto tersangkut kasus yang menyatakan produknya dicampur dengan campuran haram, yakni lemak babi. Pernyataan MUI ini tentunya bukan sembarang pernyataan dan setelah diteliti lebih lanjut Ajinomoto pun disahkan telah melanggar UU konsumen, dan polisi dengan sigap langsung mengamankan 4 petinggi dari Ajinomoto yang terlibat.
Memang sebelumnya Ajinomoto telah berlabelkan halal, namun label yang hanya bertahan 2 tahun itu telah habis masa pakainya pada tahun 2000 dan Ajinomoto belum lagi melakukan tindakan pelanjutan label haram, disaat inilah yang dinilai oleh MUI digunakan Ajinomoto untuk mengganti bahan bakunya, Ajinomoto yang akhirnya mengakui pun mengatakan Lemak Babi tidak disertakan untuk proses akhir, mereka menggunakannya pun karena dinilai lebih ekonomis.
Namun tentunya ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga akhirnya untuk meredam isu-isu yang dinilai akan berdampak lebih merugikan Ajinomoto, Tjokorda selaku Departement Manager Ajinomoto pun menyatakan akan menarik seluruh produknya yang telah beredar sebanyak 10 ribu ton, dan ini mengakibatkan kerugian Ajinomoto menebus angka Rp. 55 Milyar.
PT Ajinomoto pun berjanji setelah proses penarikan selesai dilaksanakan maka pemasaran produk baru MSG Ajinomoto akan menggunakan unsur “mameno” dalam proses produksi setelah mendapat sertifikat halal dari LP POM MUI.

Hukum Dalam Negara Lain

Akhir - akhir ini banyak sekali kasus – kasus yang terjadi masalah ketidakadilan bagi TKI kita di luar negri yaitu upah yang harusnya dibayarkan oleh majikannya kepada TKI teteapi tidak mereka terima sebagaimana mestinya . kurangnya perhatian dari pemerintah sehinnga mereka hanya bisa bersabar menerima nasib di negara orang .

Bab IV

Analisa

Hukum  yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan. Masih banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab  disebabkan karena kuranganya pengawasan terhadap hukum . sudah sewajibnya hukum di Indonesia harus ditegakkan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi di indonesia agar tidak terjadi yang tidak diinginkan yang merugikan Negara .

Bab V

Kesimpulan

Hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah erat dan mempunyai hubungan timbal balik. Hukum sebagai tonggaknya yang mempunyai unsur – unsur  inti yang mengatur setiap bagian termasuk ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi sangatlah vital. Hukum juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi serta juga dalam mendukung suatu lembaga atau organisasi .

Bab VI

Daftar Pustaka

Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie S.H. Konstitusi Ekonomi Jakarta kompas , 2010

Elsi Kartika Sari Cikal Sakti hokum dalam ekonomi edisi 2 jakarta grasindo 2007

Katuuk, Neltje F. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Gunadarma, 1994.

Hadhikusuma, R.T Sutantya Raharja & Dr. Sumantoro. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.